Pilkada 2024, Fenomenologi Antitesis Elit Parpol terhadap Demokrasi Abad 21

Oleh: Frederikus Suni 

Ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto: Pos Kupang/Tafenpah.com

Tafenpah.com - Pemilihan serentak Kepala Daerah telah usai. Beragam sudut pandang pun berseliweran, layaknya musim durian. Bagaimana tidak, pasca pengumuman quick count Pilkada Kompas dan lainnya, terkait kemenangan kandidat calon gubernur, bupati hingga walikota di berbagai daerah, yang mayoritas didukung oleh mantan presiden ke-7 RI, Joko Widodo, secara tak langsung menimbulkan antitesis segelintir elit partai politik.

Fenomenologi atau realitas yang dikenal oleh subjek (dalam kontes pilkada) adalah pimpinan partai, berpotensi menimbulkan kegaduhan persepsi di ruang publik.

Memang, persepsi merupakan intisari dari komunikasi politik maupun kebudayaan.

Akan tetapi, di balik persepsi tersebut, muncul juga beragam tafsiran dari masyarakat pro maupun kontra terhadap pernyataan- pernyataan dari pimpinan partai politik.

Ada beberapa pimpinan partai politik, menilai keberlangsungan demokrasi di abad ke-21 ini makin mencemaskan.

Pasalnya, ASN dan Polri tidak netral dalam memberikan hak suaranya terhadap para kandidat di pilkada.

Tudingan tersebut, mungkin saja benar adanya. Sebaliknya, tudingan tersebut, juga belum tentu ada kebenarannya.

Karena di balik euforia kemenangan para kontestan politik di Pilkada 2024, ada seni yang mereka tampilkan kepada masyarakat.

Masyarakat berhak memilih pemimpin daerah berdasarkan rekam jejaknya dalam berbagai karya pelayanan positifnya yang membangun.

Karena masyarakat dewasa ini, semakin tahu mana pemimpin yang nantinya bekerja untuk melayani rakyat, dan mana pemimpin daerah yang nantinya bekerja untuk menggemukkan partai politik dan koloninya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, kita bisa melihat data yang telah tersebar di pilkada 2024.

Di mana, mayoritas pemenang pilkada 2024 adalah kader-kader yang memiliki integritas yang baik dalam melayani rakyat.

Penulis bukannya ingin mendiskreditkan calon pemimpin kepala daerah yang belum beruntung, alias kalah dalam pertarungan pilkada.

Karena bagaimanapun juga, mereka sudah berjuang dan berusaha untuk mengorbankan karir, demi melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Tapi, takdir lah yang belum berpihak kepada mereka.

Terlepas dari persoalan tersebut, sejatinya fenomenologi antitesis elit parpol di Pilkada 2024, ingin menyadarkan kita, bahwasannya setiap kemenangan dan kekalahan, ada pun harga yang nantinya mereka pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Karena demokrasi berasal dari rakyat dan akan kembali ke rakyat. Tinggal bagaimana para calon Pilkada 2024, kembali merekonsiliasi atau berdamai untuk bersinergi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di daerah kekuasaannya.

Selamat kepada mereka yang telah terpilih, entah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga Walikota dan Wakil Walikota se-Indonesia.